Asas pengelolaan bmd
WebPengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan … Web8 gen 2016 · 7/17/2024 Slide Pengelolaan Bmd New-2014 1/253DIKLAT TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHFasilitator :D. SUDRADJATBADAN DIKLAT PROVINSI JAWA BARATPENGELOLAANBARANG MILIKDAERAHINDONESIA7/17/2024 ... Pengadaan barang / jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut …
Asas pengelolaan bmd
Did you know?
WebInformasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. … Webpenyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada SKPD dalam hal ini ... Asas Umum Pasal 3 (1) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola. (2) Penyerahan ...
Web31 lug 2016 · Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (c). Asas … Web21 Agustus 2024. Sumber. LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 5. Tema. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Halaman ini telah diakses 518 kali. ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat …
WebPP 28 Tahun 2024, Dasar Pengelolaan BMN yang Lebih Optimal, Efektif, dan Efisien Faza Fakhriyan Wildan Kamis, 02 Juli 2024 pukul 12:05:53 4546 kali Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. Webpengelolaan BMD dan kebutuhan-kebutuhan manajerial lainnya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan BMD meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, …
WebInspektorat Provinsi Jawa Tengah
Web(1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian … birmingham to lincolnshireWebmenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 1 Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dangers of home health careWeb(BMN/BMD) Pasal 3 ayat (1), Pengelolaan BMN/BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.5 Setiap entitas pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna BMD diharapkan memahami secara rinci masing-masing aspek pengelolaan, penatausahaan, dangers of hitting headWeb16 ott 2024 · Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sekretaris Daerah adalah pengelola BMD, dan Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan … birmingham to lincoln ukWebPerspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan … birmingham to lisbon easyjetWebPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daeah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak … birmingham to lisbon flightsWebPengelolaan BMD secara optimal harus didukung dengan adanya perencanaan pengelolaaan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berupa peta jalan yang dapat dijadikan pedoman oleh berbagai pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan BMD. dangers of holding urine